Belu, News.Matatimor – Net : Sejumlah warga menyerbu kantor Desa Fatuba’a disebabkan adanya dugaan penyelewengan Dana Desa tahun anggaran 2023 untuk pengadaan sejumlah alsintan, Kamis 11/01/2024
Warga yang hadir diruang kantor Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur pada kamis 11 januari 2024 sekira pukul 10 : 00 wita menuntut Pj. Desa Manuel Moruk bersama perangkatnya untuk menjelaskan sejumlah gapoktan yang diduga kuat ada pendobelan nama dalam kelompok tani bahkan ada sejumlah perangkat desa yang juga sebagai anggota kelompok tani.
Namun tuntutan tersebut sia-sia karena Pj. Desa tidak dapat memenuhi tuntutan warga dengan alasan data tersebut menurutnya merupakan dokumen negara yang tidak bisa diberikan apabila tidak ada perintah dari atasannya.
Untuk nama kelompok tani yang ada saya tidak bisa berikan karena ini dokumen negara, sehingga perlu ada perintah dari atasan saya baru bisa diberikan, karena kelompok yang menerima sudah ada SK Desa sebelum saya menjabat di desa fatuba’a. Ungkapnya Pj. Desa Fatuba’a Manuel Moruk.
Dengan alasan tersebut, maka warga pertanyakan apakah kami sebagai masyarakat tidak punya hak untuk mengetahui itu? Tanya Frederikus salah satu warga desa fatuba’a yang merasa tidak puas dengan jawaban Manuel Moruk.
Lanjutnya, kami hanya minta dibaca kelompok tani dan nama-nama anggota yang menerima, karena dugaan kami yang menerima ini semuanya hampir perangkat desa dan juga kelompok yang sudah pernah menerima.
Lalu kami yang murni masyarakat juga ada kelompok tani ini sejak dulu sampai sekarang tidak pernah menerima ini alasannya apa? Kalau kami tidak berhak menerima maka akan kami segel kantor desa ini karena kami yang hibah tanah ini untuk dibangun kantor yang sekaran ini.
Merespon hal itu Pj. Desa Fatuba’a Manuel Manek berjanji akan mengundang semua kelompok tani, dan toko pemerintah lain untuk dapat mengklarifikasi persoalan ini pada senin 15 januari 2024 mendatang.
Saya akan mengundang kembali kita semua pada hari senin ini untuk dapat mengklarifikasi persoalan ini dengan menghadirkan semua kelompok tani penerima manfaat dan tokoh pemerintah lain. Tutup Pj. Manuel Moruk
